Saya memutuskan untuk keluarga menggunakan BBM non-subsidi. Walaupun kendaraan yang dimiliki termasuk yang masih diperbolehkan menggunakan Premium. Setelah ditinjau-tinjau, penggunaan BBM non-Premium sepertinya menarik; mesin lebih bersih, pembakaran lebih bersih dan irit, dan idealisme sebagai warga negara yang baik.
Dari pilihan yang ada, saya melihat malah harga Shell lebih murah dibandingkan Pertamina (Pertamax dan Pertamax Plus). Yang anehnya lagi, Pertamax dan Pertamax Plus hanya beda seratus rupiah. Ya, sudah, produk luar negeri saja yang dipilih. Apalagi, perbedaan antara Shell Super dengan Pertamax itu cukup jauh (Rp 9800,00 dan Rp 10.600,00).
Dan lagi-lagi kegalauan menimpa. Biaya bensin meningkat dua kali lipat. Hal ini membuat harga Premium terlalu berpengaruh untuk dilewatkan. Jujur, hanya poin idealisme yang membuat harga non-Premium terasa begitu menarik. Mungkin seandainya pemerintah menaikkan harga Premium, harga non-Premium masih masuk akal. Tentu saja, sebenarnya yang tidak masuk akal adalah harga Premium yang jauh dari harga pasar.
Tetapi, kembali saya berpikir untuk tidak menjadi orang yang egois. Kenaikan Premium berimplikasi kepada kehidupan keluarga yang lain. Dan ini sebenarnya sebuah PR yang tidak gampang.
Kebetulan, saya mengenal beberapa orang yang berpenghasilan di bawah sejuta. Dan mereka sebagian besar sudah berkeluarga. Untuk orang-orang seperti ini, sudah pasti harus banyak berputar otak agar dapat tinggal di Jakarta dengan layak. Salah satunya adalah mengurangi dana transportasi.
Jujur, semenjak MTV bilang think global act local dan saya belajar mengenai homeostasis, saya pun lebih memilih menggunakan kendaraan umum. Saya jadi tahu kira-kira biaya yang harus dikeluarkan. Dari rumah saya, saya harus bayar Rp 3.500,00 (atau Rp 4.000,00) sampai Kampung Melayu. Lalu, Rp 2.000,00 sampai ke Tebet. Terakhir, naik kereta Komuter Rp 6.000,00 sampai ke Depok (UI) atau kalau beruntung Rp 1.500,00 untuk kereta Ekonomi. Total untuk sekali jalan saya harus mengeluarkan uang kira-kira sebesar Rp 11.000,00. Dan itu belum dikali dua untuk biaya pulang.
Bandingkan dengan menggunakan motor. Motor yang irit (terutama motor bebek) menyebabkan dengan tangki dua liter sudah cukup untuk seminggu. Bayangkan, sepuluh ribu rupiah cukup untuk seminggu. Inilah sebabnya bagi mereka biaya kredit motor terasa jauh lebih irit.
Dan saya pun bersyukur kepada para penyedia kredit motor. Mereka menyediakan solusi optimal buat orang-orang. Dengan uang muka lima ratus ribu rupiah, bahkan ada yang tanpa uang muka, orang bisa membawa pulang sepeda motor. Itu sebabnya, orang lebih suka membeli sepeda motor dibandingkan naik kendaraan umum.
Akhir-akhir ini saya mendengar akan ada pembatasan motor. Itu sebabnya saya menulis ini. Saya cemas, bagaimana dengan orang-orang yang demikian? Tega sekali orang bilang bahwa motor terlalu banyak tanpa tahu penyebabnya mengapa. Padahal, motor itu adalah salah satu faktor penghematan bagi banyak orang.
Ah, saya pun jadi tidak tega memarahi orang-orang bermotor. Saya hanya bisa bilang kepada mereka, tolong lebih berhati-hatilah dalam bermotor. Jangan jadi preman di jalanan!
Saya sempat marah juga kepada supir-supir Angkot. Mereka sudah tiga kali menaikkan harga. Dari Rp 2.700,00, naik ke Rp 3.000,00, lalu terakhir ke Rp 3.500,00. Kenaikan ini dikarenakan kenaikan harga minyak dunia dulu. Lalu, sesuai dengan iklan salah satu partai, harga BBM diturunkan tiga kali. Sayangnya, ongkos tetap bercokol di harga Rp 3.500,00. Dan, DPRD tetap bungkam.
Saya suka bercakap-cakap dengan supir Angkot (menurut PMP ini sebenarnya tidak boleh tapi tampaknya mereka jago menyetir). Mereka juga mengeluhkan tentang biaya operasional, terutama setoran. Dulu, setoran hanya sembilan puluh ribu sampai seratus dua puluh ribu rupiah. Sekarang, rata-rata sudah berkisar tiga ratus ribuan. Dengan kemacetan dan jumlah Angkot yang banyak, mereka terkadang mengeluhkan jumlah rit (satu rit itu kalau tidak salah satu kali jalan) mereka harus ditambah. Atau, mereka harus mengetem (mangkal di suatu tempat).
Dan kembali nurani saya berkata, “Ya, Tuhan, saya sudah khilaf menyalahkan mereka.”
Kalau saya boleh berpikir, seandainya pemerintah boleh menyubsidi kendaraan umum, itu adalah sarana yang lebih baik. Lebih baik pengelolaan kendaraan umum kembali dipegang pemerintah daripada pihak swasta. Lalu, per bulan dikeluarkan laporan keuangan untuk publik. Apalagi, kita sudah punya mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik.
Hmm… mimpi kali, yah?
Untungnya nanti ada pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Saya mau tahu, apakah ada pasangan yang berani memperjuangkan transportasi publik yang lebih baik?
Dan yang paling membuat saya senang adalah ternyata sangat compatible dengan rak touring DX saya, dan benar-benar tinggal plug and play! horaaay!!! Selain itu juga ternyata udah dapat rain cover dengan warna kuning terang! waduh bener-bener value banget tas ini.. terus terang semua fitur tas ini baru saya ketahui setelah membelinya dan mencobanya dirumah, termasuk ada rain covernya! sayangnya di Ace Hardware Bona stoknya sudah habis ketika saya ingin membeli 1 lagi… kalau ada yang punya dan niat jual saya mau menampungnya.
Untuk masalah durabilitasnya bila ada yang perlu saya laporkan nanti saya update lagi, kalau gak ada update berarti gak ada masalah :p
]
